Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata Secara konkrit menyikapi masalah keadilan infrastruktur dan peningkatan pembangunan di Kota Bogor. Anggota DPRD dari daerah pemilihan Bogor Selatan ini menilai pembangunan di Kota Bogor belum merata hingga ke pelosok.
Kami melihat program yang dilaksanakan hanya untuk pencitraan, bukan untuk kebaikan masyarakat. Kami menuntut agar pembangunan di Kota Bogor dilancarkan di berbagai daerah, tidak hanya di pusat kota saja,” kata Dadang.
(Dalam catatan LH, upaya atau permintaan sebelumnya masih terkait dengan perbaikan saluran air atau perbaikan sheet pile, permintaan perbaikan jalan, permintaan peningkatan infrastruktur, dan permintaan perbaikan dan perbaikan).
Dadang mengatakan, sejauh ini sudah ada 22.000 pendaftar program RTLH Kota Bogor. Namun, kuota tahun ini hanya 5.000 rumah. Ia melihat, pada periode dataran rendah hingga 2024, hingga 50.000 rumah dapat memanfaatkan program ini sesuai visi walikota Bogor yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bogor.
“DPRD bahwa antrian prospek ini dapat diakomodasi pada tahun anggaran 2024 sehingga proyeksi volume 2023, jika masih memungkinkan untuk menaikkan pagu anggaran, juga penyok yang tadi.
Meningkatkan perekonomian warga pasca pandemi
Sementara itu, di sela-sela rehatnya, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana menyampaikan isu terkait perekonomian, terutama pascapandemi ini. Menurut Eka, Pemerintah Kota Bogor perlu mendorong program pemulihan ekonomi. Menurut Eka, layanan koperasi dan UMKM yang baru saja dilebur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus mampu menawarkan program-program yang dapat menggairahkan perekonomian daerah.
Menurut saya, kepastian bahan baku makanan itu penting. Sejauh ini, harga di pasar sangat fluktuatif. Kerja sama antar instansi terkait penting dilakukan agar perekonomian warga bisa tumbuh lebih lama,” kata Eka.
Kontak Eka juga, pendataan penerima manfaat di Kota Bogor masih belum maksimal. Ia menilai, untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkot Bogor perlu mengembangkan aplikasi integrasi data sosial (Solid) dan sistem pengelolaan hibah bansos terpadu (Friends).
Menurut laporan yang diterima dari masyarakat, aplikasi tersebut masih mengalami kendala dalam pendataan dan verifikasi data pembayaran serta pendaftaran program RTLH dan penyaluran bantuan bansos.
Pemkot Bogor jangan hanya mengajukan permohonan lalu dibiarkan begitu saja. Saya menuntut agar aplikasi ini dapat dikembangkan sedemikian rupa sehingga masyarakat penerima manfaat dapat merasakan kehadiran aplikasi tersebut,” pungkas Eka.