Bertemu Jokowi, Bamsoet Pastikan Tidak Ada Amandemen UUD 1945 untuk PPHN

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengatakan kepada Presiden Joko Widodo bahwa tidak ada amandemen UUD 1945 yang memperkenalkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). PPHN dihadirkan sebagai bintang pemandu bangsa Indonesia melalui majelis konstituante.

Hal itu disampaikan Presiden Bamsoet Joko Widodo saat rapat konsultasi pimpinan MPR RI dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (14 Juli) di Istana Negara.

Pimpinan MPR menyampaikan hasil kajian Badan Pengkajian MPR RI tentang isi dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai bintang pemandu yang menjamin keberlangsungan program pembangunan.

Bentuk terobosan hukum yang diyakini paling tepat adalah peraturan MPR RI. Jadi amandemen konstitusi tidak diperlukan karena konvensi konstitusi dapat dilaksanakan. Ini membutuhkan persetujuan delapan lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, KY dan lembaga kepresidenan.

Oleh karena itu, pada Sidang Tahunan MPR RI 2022 yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Agustus 2022, MPR RI akan membentuk panitia ad hoc sebagai ajudan MPR RI yang berwenang untuk menyusun keputusan-keputusan MPR RI agar Indonesia dapat Segera miliki PPHN tanpa harus mengubah konstitusi terlebih dahulu,” kata Bamsoet, dikutip dari keterangannya, Kamis (14 Juli).

Baca Juga :
Jual Saldo Paypal
Jual Beli Saldo Paypal
Saldo Paypal Terpercaya

Sejumlah pimpinan MPR RI hadir dalam pertemuan dengan Jokowi, di antaranya Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nurwahid dan Fadel Muhammad.

Selain membentuk panitia ad hoc, Sidang Tahunan MPR RI 2022 sepakat mengikuti pola tahun lalu jika situasi pandemi COVID-19 tetap mengkhawatirkan.

Bamsoet menjelaskan, Presiden berkomitmen untuk menyelenggarakan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2022, sekaligus HUT ke-77 MPR.

Wakil Presiden Golkar mengatakan, peringatan Hari Konstitusi bukan hanya kegiatan seremonial tetapi tanggung jawab sejarah untuk memperkuat arah cita-cita Indonesia merdeka. Sekaligus sebagai bahan evaluasi dan barometer sejauh mana Konstitusi telah dilaksanakan dan capaiannya dalam praktik kehidupan federal dan negara bagian.

Jika Hari Konstitusi hanya dimulai oleh MPR selama ini, diharapkan semua warga negara dapat merayakannya tahun ini. Juga dari pemerintah dan lembaga negara, dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, jelas Bamsoet.

Baca juga :
Jasa Pbn Premium
Jasa Pbn Berkualitas
Jasa Pbn

Mantan Ketua DPR RI itu mengatakan, pimpinan MPR RI juga menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo inisiatif MPR RI untuk membentuk Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sedunia. Serta dukungan Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud, Ketua Parlemen Arab Saudi, Bapak Abdullah Bin Muhammad Al Ash-Sheikh, Ketua Parlemen Maroko menerima Bapak Hakim Benchamach, Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia (Rabithah Al Alam Al Islami), Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, dan para duta besar negara sahabat seperti duta besar Kerajaan Maroko, Republik Yaman, Republik Islam Iran, Qatar, Kerajaan Bahrain dan Kesultanan Oman.

“Forum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dunia dijadwalkan akan dibentuk pada akhir 2022. Proses penggabungan dilakukan di gedung Asia-Afrika di Bandung. Mengingat tempat ini berperan sebagai tempat lahirnya Afrika, Tempat konferensi Afrika berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia,” Istana Bamsoet.

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published.